A. Sistem Pengambilan Keputusan
SPPK
adalah sistem yang berbasis komputer interaktif untuk memberikan dukungan
keputusan kepada manajer dengan menggunakan data dan model-model keputusan
untuk menyelesaikan masalah yang sifatnya semi struktur dan tidak terstruktur
untuk mencapai efektivitas keputusan. SPPK hanya digunakan untuk memperluas
wawasan pengambil keputusan (Decision Maker - DM) sebagai bahan
pertimbangan bukan untuk menggantikan penilaiannya. Artinya bahwa SPPK tidak
dapat menggantikan intuisi yang dimiliki oleh manusia, hanya terbatas pada
model dasar yang dimilikinya.
Keen mendefinisikan SPPK sebagai sistem yang memiliki 4
karakteristik utama, yaitu sebagai berikut:
1.
Ditujukan untuk membantu keputusan tidak terstruktur yang umum
2. SPPK
memiliki mempermudah pemakai berhubungan dengan komputer
3. Dalam
proses pengolahannya, SPPK mengkombinasikan penggunaan model model dengan
teknik
4. SPPK
bersifat luwes dan dapat menyesuaikan diri dengan perubahan perubahan yang
terjadi.
Komponen SPPK Menurut Kertahadi [5], SPPK dibangun oleh 3
komponen dasar yaitu :
1. Database
Merupakan tempat dari transaksi
sehari yang mendukung pengambilan keputusan.
2. Model
base
Model yang merepresentasikan
permasalahan ke dalam format kuantitatif sebagai dasar pengambilan keputusan.
3. Software
System
Merupakan penyatuan komponen memungkinkan
terjadinya dialog interaktif antara manusia dengan komputer.
Metode
PRIME (Preference Ratios in Multiattribute Evaluation)
Metode PRIME adalah metode pengambilan keputusan yang
mendukung analisis pada informasi yang belum lengkap pada model analisis banyak
atribut. Informasi yang belum lengkap maksudnya adalah tidak adanya nilai pasti
(tunggal) dari sebuah informasi. Metode PRIME merupakan salah satu metode
pembobotan pada Multi-Criteria Decision Making (MCDM) yaitu disiplin dalam
pengambilan keputusan dengan banyak kriteria yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut:
1.
Alternatif, yaitu kemungkinan-kemungkinan yang dapat dipilih oleh DM.
Konsekuensi dari sebuah alternatif merujuk pada nilai dari alternatif.
2.
Atribut, merupakan karakteristik atau kriteria dari keputusan.
3.
Pembobotan (weight assessment). Pemberian bobot pada setiap kriteria.
4. Matriks
Keputusan. Matriks Keputusan X adalah matriks (m x n) dengan elemen xij
adalah nilai dari alternatif ke-i yang berhubungan dengan kriteria ke-j pada
alternatif ke-I dimana i=1,2,3,…,m dan j=1,2,3,…n. Matriks keputusan dapat
distrukturkan ke dalam hirarki pohon nilai (value tree) dimana setiap
alternatif dihubungkan secara langsung dengan kriterianya.
5.
Pertentangan antar kriteria, yaitu pertentangan kepentingan antara satu
kriteria dengan kriteria yang lainnya.
Pada informasi yang tidak lengkap, metode PRIME memberikan
pendekatan dengan adanya rasio perbandingan nilai pada nilai relatif dan
kriterianya. Perbedaan metode PRIME dari model-model pembobotan atribut-atribut
lainnya adalah perbandingan rasio dihubungkan secara eksplisit dengan bobot
setiap atribut. Selain itu, metode PRIME dilengkapi dengan informasi tentang
ketidakoptimalan yang terhubung dengan rekomendasi alternatif yang dihasilkan
berupa nilai kehilangan yang mungkin terjadi.
Tujuan SPPK
Tujua sistem penunjang keputusan adalah untuk mengklasifikasikan masalah yang ada melalui pendekatan yang sistematis sehingga tercapai pemecahan masalah yang efektif
Menurut Raymond Leond (2007:49) ada 3 tujuan sistem penunjang keputusan diantaranya :
·
Membantu manajemen membuat keputusan untuk memecahkan
masalah semi-terstruktur
·
Mendukung penilaian manajemen bukan mencoba
menggantinya
·
Meningkatkan efiktifitas pengambilan keputuan
manajer dari pada efisien
B . Sistem Pengendalian Intern
Unsur-unsur pengendalian intern
penggajian karyawan BMT Al Ikhlas Yogyakarta meliputi :
A.
Aspek
organisasi
Struktur organisasi yang memisahkan
tugas dan tanggungjawab fungsional secara tegas merupakan bagian penting
perusahaan untuk melakukan kegiatan pokok perusahaan. Pemisahan fungsi yang
jelas pada masing-masing bagian bertujuan untuk mengetahui secara jelas dan
pasti sesuai dengan kedudukannya di dalam struktur organisasi. Organisasi yang
telah memisahkan tanggungjawab serta memberikan kewenangan terhadap
masing-masing bagian terkait dengan proses pelaksanaan prosedur penggajian pada
BMT Al Ikhlas.
Yogyakarta ditunjukkan dengan adanya :
1) Pemisahan fungsi pembuat daftar gaji
dari fungsi keuangan,
2) Pemisahan fungsi pencatatan waktu
hadir dari fungsi pembuat daftar gaji.
Fungsi pembuat daftar gaji dipegang oleh
bagian penggajian yaitu manajer SDM pusat, fungsi keuangan dipegang oleh bagian
keuangan, fungsi pencatatan waktu hadir yang menggunakan system software dipegang
oleh bagian akunting.
B. Aspek sistem
otorisasi
Sistem otorisasi yang berlaku pada BMT
Al lkhlas Yogyakarta adalah :
1) Presensi sebagai pedoman pembuatan
daftar gaji diotorisasi oleh fungsi pencatat waktu yang dipegang oleh bagian
akunting.
2) Dalam daftar gaji karyawan harus
memiliki SK pengangkatan sebagai karyawan BMT Al Ikhlas, ditandatangani oleh
pejabat yang berwenang dalam hal ini ketua pengurus BMT Al Ikhlas Yogyakarta.
3) Setiap perubahan gaji karyawan atau
perubahan unsur yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung penghasilan
karyawan diotorisasi oleh yang berwenang dalam hal ini manajer SDM pusat.
4) Setiap potongan gaji selain dari
pajak penghasilan karyawan didasarkan atas surat potongan gaji dan diotorisasi
oleh fungsi keuangan.
5) Daftar gaji tidak diotorisasi oleh
fungsi personalia.
6) Bukti kas keluar untuk pembayaran
gaji diotorisasi oleh fungsi akuntansi.
C. Aspek prosedur pencatatan
Prosedur pencatatan yang berlaku pada BMT Al Ikhlas
Yogyakarta adalah :
1) Adanya perubahan data yang tercantum dalam catatan
penghasilan karyawan direkonsiliasi dengan daftar gaji karyawan.
2) Tarif gaji yang tercantum dalam kartu penghasilan
diverifikasi ketelitiannya oleh fungsi akuntansi.
D. Aspek praktik yang sehat.
Praktik yang sehat dalam melaksanakan
tugas dan fungsi setiap unit organisasi pada BMT Al Ikhlas Yogyakarta
ditunjukkan dengan :
1) Fungsi pencatatan waktu yang dipegang
oleh bagian akunting mengawasi sistem software pencatatan presensi
karyawan.
2) Pembuatan daftar gaji diverifikasi
kebenaran dan ketelitian perhitungannya oleh fungsi akuntansi sebelum dilakukan
pembayaran.
3) Catatan penghasilan karyawan disimpan
oleh fungsi pembuat daftar gaji yang dipegang oleh manajer SDM pusat.
Penggajian Karyawan BMT Al Ikhlas
Yogyakarta
Fungsi-fungsi yang terkait dengan sistem
penggajian karyawan di BMT Al Ikhlas antara lain fungsi pencatatan presensi,
fungsi administrasi personalia, fungsi penggajian, dan fungsi teller.
Hasil analisis yang didapat menunjukkan bahwa BMT Al Ikhlas telah memisahkan
tugas dan tanggungjawab fungsional pada masing-masing bagian. Secara system
pengembangan, fungsi personalia dihandle langsung oleh manajemen pusat.
Fungsi penggajian dipegang langsung oleh manajer SDM mengingat bentuk struktur
organisasi BMT yang simpel. Hal tersebut memudahkan manajer untuk melakukan
kontrol terhadap masing-masing fungsi yang berkaitan dengan penggajian.
Penilaian terhadap Jaringan Prosedur
Sistem Penggajian Karyawan BMT Al Ikhlas Yogyakarta
BMT Al Ikhlas Yogyakarta hanya menggunakan
jaringan prosedur yang membentuk sistem penggajian. Jaringan prosedur
penggajiannya terdiri dari prosedur pencatatan presensi karyawan, prosedur
administrasi personalia, prosedur penggajian oleh manajer SDM, prosedur
pembayaran gaji. Hasil analisis jaringan prosedur penggajian karyawan di BMT Al
Ikhlas.
Penilaian terhadap Sistem Pengendalian
Intern dalam Sistem Penggajian Karyawan di BMT Al Ikhlas Yogyakarta
Penilaian untuk mengetahui memadai atau
tidaknya system pengendalian intern dalam sistem penggajian karyawan di BMT Al
Ikhlas Yogyakarta, dilakukan dengan membandingkan antara kenyataan yang ada
dengan teori. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan kuisioner
dengan mengajukan daftar pertanyaan mengenai elemen-elemen unsur system pengendalian
intern penggajian kepada pihak pelaksana penggajian karyawan di BMT Al Ikhlas
Yogyakarta dengan format seperti dalam lampiran.
Sumber :
